Kejati Sulsel Kick-Off Meeting Pendampingan Hukum Program Cetak Sawah Prioritas Nasional Tahun 2025
KEJATI SULSEL, Makassar — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar kegiatan Kick-Off Meeting Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) terkait Kegiatan Prioritas Nasional Program Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Sulawesi Selatan.
Kajati Sulsel, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Riyadi Bayu Kristianto, memimpin rapat di Kejati Sulsel, Rabu (5/11/2025). Pertemuan ini diikuti oleh Jaksa Pengacara Negara, jajaran Datun dari beberapa Kejaksaan Negeri, serta perwakilan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam sambutan arahannya, Kajati Sulsel Dr. Didik Farkhan Alisyahdi memerintahkan para Jaksa Pengacara Negara untuk mendukung penuh program strategis nasional Presiden Prabowo, salah satunya program cetak sawah.
"Kita ingin program ini berjalan dengan baik dan tidak ada persoalan hukum. Dimulai dari mitigasi risiko, dengan mendeteksi potensi masalah yang akan dihadapi. Selanjutnya, kita harus melakukan kolaborasi jika ada masalah. Memang, dari pengalaman di beberapa daerah, ada masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program semacam ini," tegas Didik Farkhan Alisyahdi.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: PRINT-1341/P.4/Gph/10/2025 tanggal 31 Oktober 2025, yang menugaskan Kejati Sulsel untuk memberikan Pendampingan Hukum kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.